Indonesia Merdeka, Sekarang Tersesatkah?

12 09 2011

Oleh Antonius Natan, Th.M. , Fasilitator Umum Jaringan Dunia Kerja

Agustus ini kita merayakan kemerdekaan yang ke 66 tahun, suatu perjalanan panjang menuju Negara Indonesia yang saat ini belum makmur dan belum adil, tetapi menjadi sorga bagi masyarakat yang dapat mengeruk kekayaan seacara halal maupun haram, halal karena mengikuti peraturan dan melakukan transaksi dengan membayar pajak, menjadi haram jika melanggar peraturan dan terbukti bersalah tetapi melakukan “kenakalan” dengan menggoda oknum penjaga Negara yang harusnya menjadi Abdi Negara yang takut Tuhan, takut dikutuk rakyat kalau salah. Malu kepada keluarga dan mertua karena membawa uang haram, tetapi lebih malu lagi kalau dibilang bodoh dan tidak dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan, maka berbuat haram dan nanti ngaku dosa, dan jangan sampai ketahuan atasan, kalau ketahuan atasan, ya ngaku saja dan bagikan uang haram tersebut dan besok berbuat lagi mencari pengganti uang yang hilang, jadilah dosa menutupi dosa, atau disebut dosa berantai, dari daerah sampai pusat. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya dalam artian sempit, oknum penyelengara negara bebas berbuat halal maupun haram tanpa batasan yang jelas, tentu masih banyak Abdi Negara yang menyatakan merdeka dan senantiasa maunya yang halal saja. Kita doakan semakin banyak penyelenggara Negara yang takut akan Tuhan, tentunya.

Forum Rektor mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sudah mulai menuju ke dalam keadaan negara gagal. Indonesia berada diperingkat 61 dari 170 negara yang termasuk dalam indeks negara gagal 2010. “Negara kita sudah dekat menjadi negara gagal dan kalau tidak diperbaiki pemerintah, pada tahun akan datang menjadi negara gagal,” bisakah suatu Negara merdeka lalu gagal ? atau sudah tersesatkah bangsa ini?

Sekali lagi pemerintah mendapat kritikan membangun karena kepedulian kepada Negara Indonesia tercinta dari para mahasiswa, pada akhir Juli 2011, BEM Seluruh Indonesia menyatakan bahwa:

  1. Pemerintah gagal mewujudkan kesejahteraan umum
  2. Pemerintah gagal memberikan perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia
  3. Pemerintah gagal mewujudkan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan merata demi mencerdaskan kehidupan berbangsa
  4. Pemerintah gagal mewujudkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

Pemerintah didesak untuk bisa mengevaluasi dan memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, kelihatan permintaan ini sederhana, tetapi dalam kenyataan dalam sepuluh tahun terakhir memang ke-4 masalah yang diungkapkan elit mahasiswa semakin mencuat dan keadaan tidak semakin membaik bahkan semakin semerawut, tulisan kami pada bulan lalu mengingatkan bahwa sistem pemerintahan dan birokrasi saat ini menciptakan budaya baru dan menjadi nilai yang dianut. Sekali lagi kita perlu merubah sistem dan budaya, agar bangsa ini dapat berjalan lurus.

Kitab Amsal 14:34, menyatakan, “Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa” kutipan mengingatkan kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka saat ini, nilai-nilai dan budaya malu sudah hampir lenyap di bumi Indonesia. Sebagian pandangan masyarakat, jikalau seorang pejabat selalu dianggap memiliki kekayaan yang melebihi orang kebanyakan, dengan kata lain, kalau dia pejabat ya pasti dia itu koruptor !, apakah memang benar demikian ?. harusnya tidak!

Bangsa ini telah ternoda dengan segelintir orang-orang yang disebut “pejabat” yang senantiasa “berdosa” karena tidak meninggikan derajat dan martabatnya sebagai seorang “Abdi Negara”. Sumpahnya sebagai abdi senantiasa dilanggar, karena teladan dari para petinggi ditingkat nasional tidak dapat menjadi cermin kepribadian yang luhur. Tiap-tiap daerah dan pejabat lokal mencari bentuk yang sesuai dengan kearifan lokal dan kepentingan pribadi, maka terjadilah perda-perda yang sarat dengan tuntutan yang berujung biaya ekonomi tinggi, mencederai nilai keagamaan dan budaya, dan berbagai hal lainnya. Kemanakah kemerdekaan ? atau sudah tersesatkah kita ?

Budaya malu dikampanyekan oleh salah satu departemen dengan spanduk yang berbunyi, “Premium adalah bbm bersubsidi hanya untuk golongan tidak mampu”, ajakan yang sangat simpatik tentunya, tetapi dibalik itu menimbulkan pertanyaan apakah sumber daya mineral dari hulu ke hilir sudah bebas dari unsur korupsi ?, kalau memang bebas dari korupsi kita pantas malu menggunakan premium yang seharusnya untuk golongan tidak mampu.

Kita perlu mengkampanyekan budaya malu dengan tulisan dispanduk seperti, “Kalau Anda pejabat, jangan Korupsi, karena uang itu untuk masyarakat tidak mampu” atau bunyi spanduk, “Korupsi itu Dosa, sayangi keluarga jangan berikan dosa kepada keluarga Anda”.

Jika kita mengamati lebih lanjut berbagai departemen yang dibentuk dan lembaga lembaga tinggi Negara yang ada seharusnya berjalan sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar Negara dengan menjunjung NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi di era reformasi, tatanan pemerintahan yang baku disesuaikan dengan kepentingan partai, penguasa ataupun kepentingan pribadi dan hasilnya kita melihat berbagai bentuk lembaga dan komisi yang seharusnya tidak diperlukan karena lembaga yang ada seharusnya berjalan efektif. Karena kepentingan-kepentingan dan sekali lagi kepentingan maka kita melihat dibentuknya berbagai Satuan Tugas alias Satgas, seakan lembaga resmi tidak kuasa menerobos sehingga diperlukan lembaga lain secara bersama-sama bergerak dan menerobos rintangan dan hambatan, tetapi dalam banyak kenyataan malah kebersamaan tersebut menimbulkan masalah baru dan harus dibentuk lembaga lain untuk membantu lembaga yang disebut satgas, memang repot! Apakah kita sudah tersesat sehingga lembaga yang seharusnya menegakan keadilan justru harus ditegakkan oleh lembaga lain?.

Bangsa ini memerlukan suatu permulaan yang baru, mari kita kampanyekan TAKUT AKAN TUHAN, jika sistem dikacaukan, budaya yang terbentuk merusak kearifan bangsa yang sesungguhnya, kini saatnya Gereja Tuhan ikut ambil bagian mengkampanyekan kebenaran, Kitab Amsal 1:7; ”Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”.

Indonesia adalah bangsa yang besar tidak sekedar jumlah penduduknya yang mencapai +/- 250 juta jiwa tetapi dengan kawasan yang beragam dan luar biasa terdapat 500 suku bangsa dengan 1.025 tapak budaya, ada 17.504 pulau pulau se-nusantara yang luasnya mencapai +/- 2 juta km2, sebagai bangsa yang berdaulat dalam bingkai NKRI, kita berjuang merebut kemerdekaan dan berjuang untuk mencapai Negara yang adil dan makmur dan rakyat yang takut akan Tuhan.

Ketua MK, Mahfud MD mengatakan “Konstitusi intinya adalah keadilan. Sejarah pemberontakan yang terjadi di sebuah negara isunya ada pada rasa ketidakadilan, bukan kedaulatan politik,”, keadilan akan berjalan dengan sendirinya jika pribadi manusia Indonesia diperbaharui dengan rasa takut akan Tuhan dan gereja Tuhan bergerak membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengasihi bangsa ini. Mari selamatkan Indonesia yang tersesat berbalik dari jalannya menuju jalan yang lurus dan benar. Kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa. Kebenaran itu adalah milik rakyat. Takut akan Tuhan terjadi karena dia orang benar. Mari kaum Dunia Kerja, kita ambil peranan Imam dan Raja, Melayani dan mempengaruhi agar kebenaran terjadi. Tinggikan derajat bangsa yang mulia ini melalui peranan pribadi kita.

 

 

 

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: